Pustaka hukum
Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang menjadi dasar pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Jawa Tengah, dari undang-undang sampai peraturan daerah.
Menampilkan 9 dari 15 regulasi
Rujukan singkat: UU 6/2023
Status: Berlaku
Mengubah sejumlah undang-undang sektor, termasuk ketentuan pengelolaan pesisir, kelautan, dan penataan ruang.
Rujukan singkat: UU 27/2022
Status: Berlaku
Pelindungan data pribadi, menjadi dasar pembatasan akses data pelapor dan pemohon di SIMPANDU.
Rujukan singkat: UU 1/2014
Status: Diubah sebagian
Mengubah sejumlah ketentuan pengelolaan pesisir, antara lain izin lokasi dan izin pengelolaan perairan pesisir.
Rujukan singkat: UU 23/2014
Status: Diubah sebagian
Pembagian urusan pemerintahan, termasuk kewenangan provinsi atas pengelolaan ruang laut sampai 12 mil.
Rujukan singkat: UU 32/2014
Status: Diubah sebagian
Pengaturan penyelenggaraan kelautan Indonesia, termasuk pembangunan kelautan, pengelolaan ruang laut, dan pelindungan lingkungan laut.
Rujukan singkat: UU 32/2009
Status: Diubah sebagian
Pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk kajian lingkungan hidup strategis.
Rujukan singkat: UU 14/2008
Status: Berlaku
Hak masyarakat atas informasi publik dan kewajiban badan publik menyediakannya.
Rujukan singkat: UU 26/2007
Status: Diubah sebagian
Dasar penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Rujukan singkat: UU 27/2007
Status: Diubah sebagian
Dasar pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan peran serta masyarakat.
Daftar ini disusun menurut hierarki peraturan perundang-undangan. Ringkasan di sini membantu menelusuri, bukan pengganti naskah resmi dari instansi penerbit.