Langsung ke konten
Buat Laporan Lacak Laporan

Pustaka hukum

Regulasi

Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang menjadi dasar pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Jawa Tengah, dari undang-undang sampai peraturan daerah.

Jumlah regulasi
15 Regulasi
Berlaku
9 Berlaku
Diubah sebagian
6 Diubah sebagian

Daftar regulasi

Menampilkan 15 dari 15 regulasi

Undang-Undang

9 regulasi

  • Rujukan singkat: UU 6/2023

    Status: Berlaku

    Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

    • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
    • Cakupan: Nasional

    Mengubah sejumlah undang-undang sektor, termasuk ketentuan pengelolaan pesisir, kelautan, dan penataan ruang.

  • Rujukan singkat: UU 27/2022

    Status: Berlaku

    Pelindungan Data Pribadi

    • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
    • Cakupan: Nasional

    Pelindungan data pribadi, menjadi dasar pembatasan akses data pelapor dan pemohon di SIMPANDU.

  • Rujukan singkat: UU 1/2014

    Status: Diubah sebagian

    Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

    • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
    • Cakupan: Nasional

    Mengubah sejumlah ketentuan pengelolaan pesisir, antara lain izin lokasi dan izin pengelolaan perairan pesisir.

  • Rujukan singkat: UU 32/2014

    Status: Diubah sebagian

    Kelautan

    • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014
    • Cakupan: Nasional

    Pengaturan penyelenggaraan kelautan Indonesia, termasuk pembangunan kelautan, pengelolaan ruang laut, dan pelindungan lingkungan laut.

  • Rujukan singkat: UU 23/2014

    Status: Diubah sebagian

    Pemerintahan Daerah

    • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
    • Cakupan: Nasional

    Pembagian urusan pemerintahan, termasuk kewenangan provinsi atas pengelolaan ruang laut sampai 12 mil.

  • Rujukan singkat: UU 32/2009

    Status: Diubah sebagian

    Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

    • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
    • Cakupan: Nasional

    Pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk kajian lingkungan hidup strategis.

  • Rujukan singkat: UU 14/2008

    Status: Berlaku

    Keterbukaan Informasi Publik

    • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
    • Cakupan: Nasional

    Hak masyarakat atas informasi publik dan kewajiban badan publik menyediakannya.

  • Rujukan singkat: UU 27/2007

    Status: Diubah sebagian

    Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

    • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
    • Cakupan: Nasional

    Dasar pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan peran serta masyarakat.

  • Rujukan singkat: UU 26/2007

    Status: Diubah sebagian

    Penataan Ruang

    • Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
    • Cakupan: Nasional

    Dasar penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah

2 regulasi

  • Rujukan singkat: PP 21/2021

    Status: Berlaku

    Penyelenggaraan Penataan Ruang

    • Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
    • Cakupan: Nasional

    Pelaksanaan penataan ruang, termasuk integrasi rencana zonasi wilayah pesisir ke dalam rencana tata ruang.

  • Rujukan singkat: PP 27/2021

    Status: Berlaku

    Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

    • Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021
    • Cakupan: Nasional

    Pelaksanaan bidang kelautan dan perikanan, termasuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Peraturan Presiden

2 regulasi

  • Rujukan singkat: Perpres 39/2019

    Status: Berlaku

    Satu Data Indonesia

    • Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
    • Cakupan: Nasional

    Prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi yang diterapkan pada data SIMPANDU.

  • Rujukan singkat: Perpres 95/2018

    Status: Berlaku

    Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

    • Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
    • Cakupan: Nasional

    Tata kelola SPBE, menjadi rujukan pembangunan dan keamanan aplikasi pemerintah daerah.

Peraturan Menteri

1 regulasi

  • Rujukan singkat: Permen 23/PERMEN-KP/2016

    Status: Berlaku

    Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

    • Peraturan Menteri Nomor 23/PERMEN-KP Tahun 2016
    • Cakupan: Nasional
    • Penerbit: Kementerian Kelautan dan Perikanan

    Tata cara penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Peraturan Daerah Provinsi

1 regulasi

  • Rujukan singkat: Perda Prov. 13/2018

    Status: Berlaku

    Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038

    • Peraturan Daerah Provinsi Nomor 13 Tahun 2018
    • Cakupan: Provinsi
    • Penerbit: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

    Alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Jawa Tengah. Status keberlakuannya perlu diperiksa terhadap integrasi rencana zonasi ke dalam RTRW provinsi.

Rujuk naskah resmi

Daftar ini disusun menurut hierarki peraturan perundang-undangan. Ringkasan di sini membantu menelusuri, bukan pengganti naskah resmi dari instansi penerbit.

dari

Unduh gambar